Militer Sudah Mengaku JIka Beberapa Tentaranya Tewas Dalam Serangan Tentara Ethiopia di Perbatasan

Jakarta - Militer Sudan mengatakan beberapa tentaranya tewas dalam serangan oleh pasukan Ethiopia di wilayah perbatasan yang disengketakan.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (27/11/2021), militer Sudan mengatakan "pasukan kami yang bertugas mengamankan panen di Al-Fashaqa ... diserang oleh kelompok pasukan dan milisi tentara Ethiopia, yang berusaha mengintimidasi petani dan merusak musim panen."

Pasukan Sudan" memukul mundur serangan" dan "menimbulkan kerugian besar dalam kehidupan dan peralatan" di pihak Ethiopia,katanya. Namun menurutnya, serangan balasan itu menyebabkan "beberapa orang tewas" di antara pasukan Sudan.

Tidak ada informasi jumlah korban tewas diberikan. Kantor berita Reuters, mengutip sumber-sumber militer, mengatakan sedikitnya enam tentara tewas dalam serangan itu. Pejabat Ethiopia tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Al-Fashaqa adalah zona perbatasan yang lama dibudidayakan oleh petani Ethiopia, tetapi diklaim oleh Sudan. Zona itu juga berbatasan dengan wilayah Tigray yang bermasalah di Ethiopia Selama beberapa tahun terakhir lokasi ini menyaksikan bentrokan mematikan sporadis antara kedua belah pihak.

Tahun lalu konflik mengalami eskalasi, setelah pertempuran meletus di Tigray pada November 2020, dan membuat puluhan ribu pengungsi mengungsi ke Sudan. Khartoum dan Addis Ababa sejak itu terkunci dalam perang kata-kata yang tegang di kawasan itu, bertukar tuduhan kekerasan dan pelanggaran teritorial.

Sengketa perbatasan menambah ketegangan yang lebih luas di wilayah tersebut, termasuk mengenai Bendungan Renaisans Agung Ethiopia yang kontroversial di Sungai Nil Biru. Sudan, bersama dengan Mesir, telah terkunci dalam perselisihan sengit atas bendungan besar itu selama satu dekade. Kedua negara hilir, yang sebagian besar airnya bergantung pada sungai, melihatnya sebagai ancaman eksistensial.

Pembatasan informasi di Ethiopia

Sementara itu, Ethiopia mengumumkan pembatasan baru pada pembagian informasi tentang perang di utara negara itu. Aturan baru itu menetapkan bahwa pembaruan medan perang hanya dapat datang dari pemerintah.

"Menyebarkan informasi tentang manuver militer, pembaruan front perang, dan hasil melalui media apa pun dilarang,"kecuali untuk informasi yang diberikan oleh komando gabungan sipil-militer yang dibentuk untuk mengawasi keadaan darurat, layanan komunikasi pemerintah mengatakan Kamis (25/11/2021) malam.

Pernyataan itu tidak merinci implikasi dari aturan baru bagi jurnalis atau media yang meliput perang, yang pecah November lalu antara pemerintah dan pasukan pemberontak dari wilayah utara Tigray. Menurut Reuters, konsekuensi dari penerbitan informasi yang diberikan oleh sumber yang tidak sah juga tidak dinyatakan dengan jelas.

Regulatory authority media Ethiopia tidak membalas telepon dari Reuters untuk meminta klarifikasi tentang masalah ini. Juru bicara perdana menteri, Billene Seyoum, mengatakan kepada Reuters pada Jumat (26/11/2021), "Keadaan darurat melarang entitas yang tidak berwenang menyebarluaskan kegiatan dari depan melalui berbagai saluran termasuk media,"jelasnya.

Parlemen Ethiopia menunjuk Front Pembebasan Rakyat Tigray, partai yang menguasai sebagian besar Tigray, sebuah kelompok teroris awal tahun ini. Dalam pernyataannya, layanan komunikasi pemerintah menginstruksikan "mereka yang menggunakan kebebasan berbicara sebagai dalih ... untuk mendukung kelompok teroris" agar menahan diri melakukan hal itu.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengawasi reformasi besar-besaran ketika ia menjabat pada 2018, termasuk pelarangan lebih dari 250 outlet media, pembebasan lusinan jurnalis, dan pencabutan beberapa undang-undang media, yang banyak menuai kritik. Beberapa kelompok hak asasi mengatakan kebebasan pers terkikis sejak saat itu.

Sementara di saat yang sama, pemerintah menghadapi pecahnya kekerasan mematikan, termasuk konflik di Tigray dan wilayah tetangga. Setidaknya 38 jurnalis dan pekerja media telah ditahan di Ethiopia sejak awal 2020, kebanyakan dari mereka sejak konflik dimulai, menurut penghitungan Reuters.

Ditanya tentang penangkapan pada Mei, regulator media Ethiopia mengatakan "kebebasan berekspresi dan perlindungan pers adalah nilai-nilai suci yang diemban dalam konstitusi Ethiopia."